PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Profil

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentsi dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 202/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tugas dan Wewenang

TUGAS PPID UTAMA

  • merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah;
  • melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan kerja pengelola Informasi dan Dokumentasi pemerintah Daerah;
  • merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Informasi Publik;
  • melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan Informasi Publik;
  • Penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa informasi;
  • menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
  • mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID pembantu;
  • melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik;
  • melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
  • melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; dan
  • mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan

KEWENANGAN PPID UTAMA

  • menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
  • mengoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  • menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  • menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

TUGAS PPID PEMBANTU

  • membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  • menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kapada PPID Utama dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  • melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi Publik pada masing-masing SKPD;
  • menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan SKPD;
  • melayani permintaan informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
  • melakukan pemutakhiran Informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan SKPD; dan
  • mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

Struktur PPID